JAYAPURA – Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (KEPP Otsus) Papua, akhirnya angkat bicara soal kritik dari Tokoh Agama di Provinsi Papua.
Ketua KEPP Otsus Papua, Velix Wanggai menegaskan bahwa sebagai organisasi baru, KEPP Otsus tengah mempersiapkan penguatan kelembagaan secara intensif, sembari memulai konsolidasi perencanaan kebijakan percepatan pembangunan Papua di tingkat pusat.
Langkah-langkah strategis dan teknis, baik di pusat maupun di daerah, telah disiapkan dan mulai dijalankan pada Januari 2026.
“Meski secara kelembagaan KEPP Otsus masih banyak beraktivitas di Jakarta, Komite Eksekutif tidak tinggal diam. Selama hampir tiga bulan terakhir, KEPP Otsus terus membangun komunikasi intensif dengan pemerintah daerah serta tokoh-tokoh masyarakat Papua melalui berbagai saluran,” kata Velix dalam keterangannya, Senin 12 Januari 2026.
Ia memastikan Komite Eksekutif Papua tetap membangun komunikasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat selama tiga bulan ini melalui beragam cara.
Sejumlah pimpinan Komite Eksekutif telah lebih dahulu turun ke Papua secara individual untuk melakukan belanja masalah dan menyerap aspirasi masyarakat di berbagai wilayah.
“KEPP Otsus sangat terbuka terhadap aspirasi, masukan, dan kerja sama dari berbagai tokoh Papua demi menyukseskan percepatan pembangunan di enam provinsi di Tanah Papua,” ujarnya.
Komite Sudah Bergerak ke Daerah
Sementara itu, Anggota Komite Eksekutif Papua Bidang Investasi dan Ekonomi, Paulus Waterpauw, meminta masyarakat serta para tokoh agama, adat, pemuda, dan perempuan di Papua untuk bersabar.
Menurut Waterpauw, saat ini Komite Eksekutif sedang mempertegas konsepsi kelembagaan agar seluruh unsur dapat bergerak bersama secara terkoordinasi.
“Kami tidak hanya bekerja di Jakarta, tetapi juga menyusun personal-personal yang ada di ibu kota provinsi dan kabupaten-kabupaten. Itu yang membuat kami masih berada di Jakarta untuk konsolidasi, koordinasi, dan rapat-rapat,” jelasnya.
Ia menambahkan, meski secara waktu terkesan singkat, pembagian tugas di antara 10 anggota Komite Eksekutif sudah dilakukan dan masing-masing komite telah mulai bekerja sesuai bidangnya.
Saat ini, sejumlah anggota Komite Eksekutif telah turun langsung ke berbagai wilayah Papua, antara lain Manokwari, Sorong, Jayapura, Wamena, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Yalimo, Biak, Kepulauan Yapen, Lanny Jaya, Wamena hingga Pegunungan Tengah.
“Artinya, pergerakan ini menyeluruh. Kami juga terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta membangun komunikasi dengan para gubernur, bupati, dan wali kota,” ujarnya.
Waterpauw menegaskan, KEPP Otsus bukan lembaga eksekutor, melainkan lembaga yang berfungsi memediasi, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Kami hadir untuk menjembatani kepentingan masyarakat Papua dan pemerintah. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami akan hadir secara menyeluruh di Tanah Papua,” tegas Paulus.
Tokoh Agama Papua Kritik Kinerja
Sebelumnya, Tokoh Agama dan Masyarakat Pegunungan Tengah Papua, Pendeta Dr. Yones Wenda, melontarkan kritik keras terhadap kinerja KEPP Otsus Papua yang dinilai belum maksimal sejak dilantik Presiden pada Oktober 2025.
Kepada media di Jayapura, Pendeta Yones menyampaikan keprihatinannya karena Komite Eksekutif Otsus Papua dinilai masih terlalu banyak beraktivitas di Jakarta dan belum turun langsung ke Tanah Papua untuk melihat serta menangani persoalan masyarakat.
“Kami mengimbau Komite Eksekutif Otsus Papua yang sudah dilantik sejak Oktober 2025, tetapi sampai sekarang belum bekerja maksimal. Kami minta sepuluh pimpinan Komite segera turun ke Papua,” tegas Yones.
Menurutnya, kehadiran langsung Komite Eksekutif Otsus sangat dinantikan masyarakat Papua karena berperan sebagai jembatan antara rakyat Papua dan pemerintah pusat. “Jangan terlalu lama di Jakarta. Masyarakat Papua menunggu kehadiran Komite ini,” tambahnya.
Tugas KEPP Otsus Papua
Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dibentuk dan dilantik Presiden Republik Indonesia untuk mengawal, mensinkronkan, mengharmonisasikan, mengevaluasi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di enam provinsi Papua.
KEPP Otsus bekerja di bawah koordinasi Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, dengan fokus utama memastikan dana dan kebijakan Otsus memberikan dampak nyata bagi Orang Asli Papua (OAP).
Hingga berita ini diturunkan, kritik dari tokoh agama Papua tersebut masih terus menjadi perhatian publik, seiring harapan agar KEPP Otsus segera memperkuat kehadiran dan perannya secara langsung di Tanah Papua. (*)
Penulis : Syaiful
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Siaran Pers
