Kemendagri dan Kementerian PKP Bahas Teknis Pembangunan 2.200 Rumah di Wamena

Wamena, 13 Juli 2025 — Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar rapat koordinasi di Wamena, Papua Pegunungan, untuk membahas rencana pembangunan 2.200 unit rumah bagi masyarakat dan tokoh adat di wilayah tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 12 Agustus 2025, bertempat di Hotel Baliem Pilamo, Wamena.

Rapat yang berlangsung selama empat jam ini dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol, para bupati dan wakil bupati dari delapan kabupaten di provinsi tersebut, unsur Forkopimda, serta tamu undangan lainnya.

Rangkaian kegiatan ini juga mencakup rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhhamad Tito Karnavian. Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai aspek teknis dan strategis terkait pelaksanaan program pembangunan rumah, termasuk kesiapan daerah, dukungan anggaran, dan sinergi lintas sektor.

Dalam konferensi pers usai rapat, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia untuk menghadirkan negara secara nyata di Papua Pegunungan melalui pembangunan perumahan.

“Sebanyak 2.200 rumah akan dibangun, terdiri dari 2.000 unit untuk masyarakat umum dan 200 unit untuk ketua adat serta tokoh masyarakat. Ini adalah program mulia dari Bapak Presiden yang sangat dinantikan oleh masyarakat,” ujar Tito.

Ia menambahkan bahwa tim dari Kementerian PKP telah berada di lapangan selama hampir satu minggu untuk melakukan survei dan dialog langsung dengan masyarakat. “Kami juga menerima banyak masukan dari para bupati, DPR Papua Pegunungan, dan DPR RI dapil setempat. Semua ini akan menjadi bahan laporan kepada Presiden,” tambahnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pembangunan ini adalah bentuk nyata kehadiran negara di wilayah yang selama ini menghadapi tantangan berat seperti inflasi tinggi, kemiskinan ekstrem, dan keterbatasan infrastruktur.

“Presiden ingin negara hadir secara positif. Kami sudah turunkan tiga Dirjen dan satu Sekjen untuk melakukan survei teknis. Kami juga berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan BIN untuk memastikan keamanan dan kelancaran proyek,” kata Maruarar.

Ia menekankan pentingnya tata kelola yang baik, mulai dari aspek hukum, desain rumah, hingga mekanisme penganggaran dan pengadaan. “Tujuan baik harus dijalankan dengan cara yang baik dan benar, sesuai pesan Presiden Prabowo,” ujarnya.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya setempat, rombongan juga mengikuti tradisi bakar batu di sekolah teologi, tempat misionaris Injil pertama kali hadir di wilayah tersebut. “Kami ingin pembangunan ini selaras dengan kultur lokal. Ini bukan sekadar proyek fisik, tapi juga bentuk kepedulian dan penghormatan terhadap masyarakat,” tambah Maruarar.

Dalam penutupnya, Mendagri Tito menyampaikan dua pesan penting agar pembangunan berjalan lancar:

1. Menjaga stabilitas politik dan keamanan, terutama pasca-Pilkada yang telah selesai di seluruh kabupaten di Papua Pegunungan.
2. Administrasi pemerintahan yang baik, termasuk penggunaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran.

“Kami sangat mengapresiasi komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan yang memperjuangkan program ini langsung kepada Presiden. Ini bukti kepemimpinan yang peduli dan profesional,” tutup Tito.

Pembangunan rumah ini diharapkan dapat segera dimulai dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan.