Inflasi Capai 7,99% di Papua Pegunungan, Wamendagri Akan Turun Langsung

JAKARTA – Berdasarkan data year-on-year (Y-o-Y) maupun month-to-month (M-t-M), inflasi di Provinsi Papua Pegunungan berada pada angka 7,99 persen. Angka ini merupakan yang tertinggi se-Indonesia dalam kurun waktu setahun dengan indikasi harga konsumen (IHK) sebesar 115,17.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Dr. Ribka Haluk S.Sos.,M.M menegaskan dirinya akan turun langsung untuk melakukan peninjauan terhadap inflasi di Provinsi Papua Pegunungan.

“Untuk mengatasi hal ini, saya sendiri akan untuk turun langsung meninjau apa yang sedang terjadi di Papua Pegunungan yang membuat inflasi di sana menjadi tinggi,” ungkapnya usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Wamendagri Ribka Haluk menyoroti Pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya terkait masalah inflasi yang terjadi di daerah tersebut, mengingat dalam waktu dekat masyarakat akan merayakan Hari Raya Idul Fitri.

“Inflasi yang tinggi ini sangat disayangkan, apalagi masyarakat kita umat muslim akan merayakan hari raya. Apakah Pemerintah daerah, khususnya Pemprov Papua Pegunungan dan Pemkab Jayawijaya tidak dapat mengatasi inflasi yang terjadi ini,” lugasnya.

Lanjut Wamendagri Ribka, inflasi yang terjadi di Provinsi Papua Pegunungan menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Pusat. Ia menekankan agar pemerintah daerah untuk melakukan pengecekan dan mencari faktor penyebab yang mendorong angka inflasi tinggi.

“Ini menjadi perhatian khusus. Saya minta untuk pemerintah daerah setempat dapat mencari faktor-faktor apa saja yang menyebabkan angka inflasi di sana bisa tinggi,” tegasnya.

Dirinya juga akan memanggil pihak Pemerintah daerah Pemprov Papua Pegunungan maupun Pemkab Jayawijaya beserta pihak-pihak terkait lainnnya untuk bersama mengatasi masalah inflasi tersebut.

“Akan kita panggil untuk melaporkan apa yang terjadi dan kemudian bersama-sama kita mencari solusi dalam menekan angka inflasi agar dapat turun,” pungkasnya.

Diketahui dari hasil Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, 22 provinsi di Indonesia mengalami deflasi, sedangkan 16 provinsi mengalami inflasi.

Adapun, deflasi terdalam secara (Y-o-Y) terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 1,98% dengan IHK sebesar 103,98. Di sisi lain, inflasi provinsi tertinggi secara (Y-o-Y) terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 7,99% dengan IHK sebesar 115,17. (*)