Hunian Layak untuk Semua: Pemkot Jayapura Perjuangkan Bantuan Perumahan Tanpa Memandang Suku

Jakarta, 5 Februari 2026— Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, melakukan audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2, Jakarta Pusat. Pertemuan ini membahas permohonan bantuan pembiayaan pembangunan rumah susun (rusun), rumah layak huni, serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Jayapura.

Dalam pertemuan tersebut, Abisai Rollo menegaskan bahwa seluruh dokumen permohonan telah diinput ke sistem aplikasi resmi pemerintah pusat. Ia berharap dukungan pendanaan segera terealisasi demi meningkatkan akses hunian layak bagi warga Jayapura.

“Bantuan ini tidak melihat latar belakang suku atau asal, tetapi diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak. Jayapura adalah miniatur keberagaman Indonesia, sehingga bantuan perumahan harus menyentuh semua lapisan masyarakat,” ujarnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut baik usulan tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam menjalankan program perumahan nasional melalui APBN. Program yang dimaksud mencakup perumahan subsidi, penanganan kawasan kumuh, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, hingga bedah rumah. Ia menekankan pentingnya pengawasan lapangan agar kawasan yang telah diperbaiki tidak kembali menjadi kumuh.

“Pembangunan harus dilakukan dengan hati dan profesional, agar hasilnya bersifat jangka panjang dan benar-benar dinikmati masyarakat Papua,” kata Maruarar.

Audiensi ini turut dihadiri sejumlah kepala daerah dari Tanah Papua, termasuk Gubernur Papua Selatan, Bupati Biak, Bupati Yapen, dan Bupati Manokwari. Kehadiran mereka menandai komitmen bersama dalam memperjuangkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih layak di Papua.