Gubernur Papua Selatan Tekankan Integrasi Transportasi Darat, Laut, dan Udara

Merauke – Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo berharap pembangunan di bidang perhubungan baik darat, laut dan udara di provinsi tersebut terintegrasi

Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat koordinasi bidang perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan di kantor gubernur setempat, Rabu (9/4/2025).

“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengucapkan terima kasih kepada Menteri Perhubungan dan jajaran Kementerian Perhubungan melalui matra-matra baik laut, udara dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan (ASDP) yang ada di wilayah Papua Selatan,”kata Gubernur Apolo.

Menurut Apolo, Kementerian Perhubungan beserta jajarannya sudah sejak lama membantu melayani pemerintah dan masyarakat di wilayah tersebut.

Lanjut dia,baik pelayanan transportasi laut, udara, darat dan ASDP yang meliputi konektivitas antar moda sudah membantu masyarakat khusus di wilayah Papua Selatan.

Gubernur Apolo mengaku sejak ia masih duduk dibangku pendidikan, sangat terbantu dan tertolong dengan pelayanan kapal perintis tapi juga di bidang pelayanan udara, laut, dan ASDP.

Pelayanan Kementerian Perhubungan melalui matra-matra yang ada trrus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Meski demikian, diharapkan tetap menjalin koordinasi antar lembaga dan instansi pemerintah.

Dengan demikian, kata Gubernur Apolo, pembangunan yang dilakukan, baik pembangunan sarana dan prasarana yang baru, perawatan, pemeliharaan maupun peningkatan seluruh prasarana infrastruktur transportasi dapat terintegrasi.

Terkait itu, Gubernur Apolo menyinggung soal Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang jalan. Aturan itu mengatur pembagian kewenangan terkait pembangunan jalan, perawatan, pemeliharaan, serta peningkatannya.

“Ada ruas jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dilaksanakan secara teknis oleh Balai Bina marga,”ujarnya.

Selanjutnya, ada ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi melalui Dinas PUPR provinsi maupun PUPR kabupaten/kota.

Demikian juga dengan pembangunan sistem drainase misalnya saluran induk pembangunannya dilaksanakan oleh Kementerian melalui Balai Wilayah Sungai (BWS).

Kemudian, saluran sekunder menjadi tanggung jawab provinsi, saluran tersier merupakan tanggung jawab kabupaten/kota.

Gubernur Apolo berharap kedepan ada koordinasi yang baik agar pembangunan dibidang transportasi tidak terjadi pondobolan, tapi juga terintegrasi.

“Rapat-rapat seperti ini diharapkan bisa dilaksanakan secara periodik dilakukan agar pembangunan perhubungan dapat dilakukan secara bertahap sehingga hasilnya maksimal,”kata dia.

Sekedar informasi, rapat koordinasi tersebut melibatkan PT Pelni Cabang Merauke, PT ASDP Cabang Merauke, Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas IV Merauke, Otoritas Bandar Udara (Otban) Wilayah X Merauke.

Turut hadir dalam rapat, Kepala Banda Udara (Kabandara) Mopah Merauke, Kabandara Mappi, Kabandara Tanah Merah, Boven Digoel, dan Kabandara Ewer, Kabupaten Asmat.