WAMENA, 23 September 2026 — Gubernur Papua Pegunungan, Dr. (H.C.) John Tabo, S.E., M.B.A., menerima sertifikat Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Pegunungan yang berlokasi di Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya, Rabu (23/9/2026) pagi.
Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jayawijaya, Melke Mentang, S.H., di ruang kerja Gubernur Papua Pegunungan. Penyerahan disaksikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Pegunungan, Lince Kogoya, bersama Staf Ahli Gubernur Bidang Otonomi Khusus, Manogar Sirait.
Penyerahan sertifikat KIPP tersebut menjadi momentum penting menjelang peringatan Hari Agraria Nasional dan Tata Ruang (HANTARU) ke-66 yang diperingati pada Kamis, 24 September 2026.
Gubernur John Tabo menyampaikan apresiasi kepada BPN Kabupaten Jayawijaya yang telah menyelesaikan proses sertifikasi tanah untuk kawasan KIPP Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, kami mengucapkan terima kasih kepada BPN Jayawijaya yang telah menunaikan tugas dengan baik. Penyerahan sertifikat ini juga bertepatan dengan momentum menjelang Hari Agraria Nasional ke-66 tahun ini,” ujar John Tabo.
Menurut Gubernur, terbitnya sertifikat KIPP menjadi salah satu dokumen penting yang mendukung percepatan pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan di Gunung Susu.
Dengan kepastian legalitas lahan tersebut, pembangunan sejumlah fasilitas utama pemerintahan, termasuk Kantor Gubernur, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan, serta Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), diharapkan dapat terus didorong.
“Sertifikat ini menjadi salah satu dokumen yang menjadi syarat untuk mendukung pembangunan Kantor Gubernur, Kantor DPR Papua Pegunungan, dan Kantor MRP,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur John Tabo juga meminta BPN Kabupaten Jayawijaya untuk menindaklanjuti proses sertifikasi tanah di wilayah Woma dan Walesi yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Ia menegaskan, tanah tersebut merupakan aset pemerintah sehingga perlu segera mendapatkan kepastian administrasi dan legalitas melalui penerbitan sertifikat.
“Kami harap juga tanah di Woma dan Walesi yang sudah dibayar, setidaknya sudah jadi sertifikat. Kami harap supaya diserahkan juga karena itu adalah pemerintah,” kata John Tabo.
Sementara itu, Kepala Kantor BPN Kabupaten Jayawijaya, Melke Mentang, S.H., menjelaskan bahwa sertifikat yang diserahkan saat ini mencakup lahan seluas 72,5 hektare dari total 122,5 hektare kawasan KIPP yang telah ditetapkan.
“Dari luas 122,5 hektare, 72,5 hektare sudah disertifikatkan. Sementara 50,5 hektare nanti kami akan selesaikan. Karena sudah ada data lapangan, tinggal kelengkapan data yuridis dan penyelesaian dengan masyarakat,” jelas Melke kepada wartawan usai penyerahan sertifikat.
Melke berharap proses sertifikasi terhadap sisa lahan dapat diselesaikan pada tahun ini sehingga penyerahannya kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dapat segera dilakukan.
“Kami harap tahun ini BPN bisa menyelesaikan sertifikat dan dilaksanakan penyerahan kepada pemerintah,” ujarnya.
Gubernur John Tabo kembali menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan BPN dalam mendukung pembangunan serta penataan aset pemerintah di wilayah Papua Pegunungan.
“Kami harap kerja sama ini terus dibangun untuk pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan. Terima kasih kepada Kepala BPN dan jajaran. Selamat memperingati Hari Agraria Nasional dan Tata Ruang ke-66,” pungkasnya.
Penulis : Gin
Editor : A. Buendi
Sumber Berita: Pemprov Papua Pegunungan
