Gubernur John Tabo Resmi Buka Pelatihan ASN Digital 2026, Dorong Birokrasi Papua Pegunungan Lebih Modern, Cepat, dan Terintegrasi

WAMENA, 9 November 2026 – Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan profesional terus dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat sistem administrasi kepegawaian berbasis digital guna meningkatkan efektivitas pelayanan serta mendorong kinerja aparatur sipil negara (ASN).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Penerapan Platform ASN Digital Tahun 2026 yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, Senin (9/11/2026). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mempersiapkan aparatur menghadapi perubahan sistem pelayanan kepegawaian.

Dalam sambutannya, Gubernur John Tabo menekankan bahwa penerapan ASN Digital bukan sekadar perubahan dari sistem manual ke teknologi, melainkan langkah penting untuk membangun administrasi kepegawaian yang lebih tertib, terintegrasi, dan tepat waktu. Karena itu, ia meminta seluruh peserta, terutama ASN dan operator perangkat daerah, agar mengikuti pelatihan dengan serius serta memahami setiap prosedur yang diterapkan.

“Pelatihan ini harus betul-betul diikuti dengan baik. ASN dan operator harus mampu mengikuti perkembangan zaman agar pekerjaan kita dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan sesuai waktu yang ditentukan,” ujar John Tabo.

Menurutnya, penguasaan sistem digital akan membantu memperlancar berbagai urusan administrasi pegawai, termasuk proses kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala. Dengan pemahaman yang baik terhadap prosedur dan penggunaan platform, diharapkan pelayanan kepegawaian dapat berjalan lebih efisien tanpa terkendala persoalan teknis maupun ketidakpahaman aparatur.

Selain meningkatkan kecepatan pelayanan, Gubernur juga menyoroti pentingnya ketepatan data ASN dalam mendukung tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan bahwa administrasi yang tertib akan berpengaruh terhadap perencanaan dan penganggaran daerah, sehingga validasi data pegawai perlu menjadi perhatian bersama untuk mencegah terjadinya kesalahan, termasuk data pegawai ganda.

Sejalan dengan arahan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BKPSDM Provinsi Papua Pegunungan, Elyas Wenda, menjelaskan bahwa ASN Digital merupakan portal layanan resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mengintegrasikan berbagai layanan kepegawaian dalam satu sistem terpadu.

Ia menyampaikan bahwa kehadiran platform ini memberikan kemudahan bagi ASN dalam mengakses layanan administrasi, termasuk pelayanan jarak jauh. Sistem tersebut juga dilengkapi dengan autentikasi berlapis sebagai upaya memperkuat perlindungan data kepegawaian.

“Platform ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi, memperkuat keamanan data melalui autentikasi berlapis, serta mengintegrasikan lima pilar utama manajemen ASN nasional,” jelas Elyas Wenda.

Lebih lanjut, ia berharap melalui pelatihan ini para peserta dapat memahami dan mengoperasikan platform ASN Digital secara optimal, sehingga implementasinya di setiap perangkat daerah dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi pelayanan kepegawaian.

Pelatihan tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai 9 hingga 11 November 2026, dengan melibatkan 150 peserta yang terdiri atas kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat administrator, pejabat pengawas, serta operator perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

Melalui penerapan ASN Digital, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap terciptanya sistem administrasi kepegawaian yang semakin transparan, akurat, dan efisien. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun birokrasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Papua Pegunungan.