WAMENA, 9 November 2026 – Di tengah tantangan geografis dan keterbatasan akses pendidikan di wilayah pedalaman, Gubernur Papua Pegunungan, Dr. (H.C.) John Tabo, S.E., M.B.A., secara langsung memperjuangkan kesempatan yang lebih adil bagi putra-putri asli Papua untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia meminta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., agar pelaksanaan seleksi penerimaan ASN di Papua Pegunungan ke depan dapat dilakukan secara luring atau offline.
Aspirasi tersebut disampaikan Gubernur John Tabo saat menghadiri kegiatan Pelatihan Penerapan Platform ASN Digital Tahun 2026 di Wamena, Senin (9/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyoroti kondisi geografis Papua Pegunungan yang memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam hal akses pendidikan, infrastruktur teknologi, serta jaringan internet di wilayah pedalaman.
Menurutnya, pelaksanaan seleksi ASN melalui sistem daring perlu mempertimbangkan kondisi riil masyarakat Papua Pegunungan agar putra-putri asli Papua memperoleh kesempatan yang adil dalam mengikuti proses penerimaan aparatur negara.
“Kalau ke depan ada penerimaan ASN baru, kami dari Provinsi Papua Pegunungan memohon agar diberikan kekhususan. Kami berharap tes tidak melalui online, tetapi dilaksanakan secara offline, supaya anak-anak kami benar-benar bisa bersaing,” ujar John Tabo di hadapan Kepala BKN RI.
Ia menjelaskan bahwa kualitas dan akses pendidikan di wilayah pedalaman Papua Pegunungan masih menghadapi berbagai keterbatasan dibandingkan dengan daerah perkotaan. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan seleksi ASN yang lebih inklusif.
Gubernur menegaskan bahwa kebijakan afirmasi bagi putra-putri asli Papua perlu terus diperhatikan, sejalan dengan semangat Otonomi Khusus Papua, sehingga mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk mengabdi sebagai ASN di daerahnya sendiri.
Menurutnya, apabila mekanisme seleksi tidak mempertimbangkan kondisi wilayah, putra-putri asli Papua Pegunungan berpotensi menghadapi kesulitan dalam bersaing dengan peserta dari daerah lain yang memiliki akses pendidikan dan teknologi lebih baik.
“Kami mengakui bahwa pendidikan di wilayah pedalaman berbeda dengan teman-teman di kota besar. Karena itu, kami berharap ada perhatian khusus bagi Papua Pegunungan, agar putra-putri asli Papua dapat diberdayakan dan memperoleh kesempatan untuk mengabdi kepada daerahnya,” tegasnya.
Selain meminta pelaksanaan seleksi secara offline, Gubernur John Tabo juga menyampaikan persoalan kebutuhan tenaga ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) masih mengalami kekurangan pegawai. Bahkan, terdapat dinas yang hanya memiliki sekitar 10 hingga 25 orang pegawai untuk menjalankan berbagai tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
Di sisi lain, Papua Pegunungan memiliki banyak lulusan sarjana yang membutuhkan kesempatan untuk mengabdi dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Karena itu, Gubernur turut meminta perhatian Kepala BKN RI terhadap alokasi formasi ASN yang belum tertampung di provinsi induk agar dapat dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga aparatur di Provinsi Papua Pegunungan.
Permintaan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan pelayanan pemerintahan, serta membuka ruang pengabdian bagi putra-putri asli Papua.
Gubernur John Tabo berharap aspirasi yang disampaikan secara langsung kepada Kepala BKN RI dapat menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan penerimaan ASN ke depan, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa kesempatan yang adil bagi putra-putri asli Papua Pegunungan merupakan salah satu langkah penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan mendorong kemajuan daerah.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap melalui perhatian pemerintah pusat, proses penerimaan ASN ke depan dapat lebih memperhatikan karakteristik wilayah, kondisi geografis, serta kebutuhan pembangunan di daerah otonomi baru tersebut.
Penulis : Kaleb Lau
Editor : A. Buendi
Sumber Berita: Pemprov Papua Pegunungan
