Merauke – Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno menekankan pentingnya penyusunan program prioritas pembangunan tahun 2026
Guritno menekankan hal itu saat mewakili Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo menyampaikan sambutan sekaligus membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi setempat di Hotel Megaria Merauke, Rabu (9/4/2025).
Dalam sambutan, Guritno menegaskan bahwa forum ini bukan sekedar agenda seremonial, melainkan merupakan ruang strategis untuk menyusun usulan program prioritas pembangunan di 2026 mendatang.
Selain itu, kata Guritno, forum ini juga sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah. Ada empat hal pokok yang perlu didiskusikan yakni menyepakati target capaian pembangunan, menentukan indikator makro.
Selanjutnya, menelah pokok-pokok pikiran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Selatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Kemudian, menyinkronkan hasil Musrenbang dari empat kabupaten cakupan di provinsi ini. Empat kabupaten di wilayah cakupan Provinsi Papua Selatan meliputi Kabupaten Asmat, Merauke, Mappi, dan Kabupaten Boven Digoel.
Guritno mengatakan, masing-masing kabupaten sudah menjadwalkan pelaksanaan musrenbangguna. Tiga dari empat kabupaten itu sudah melaksanakan musrenbang yakni Kabupaten Asmat, Boven Digoel dan Kabupaten Merauke.
Sementara Kabupaten Mappi menjadwalkan musrenbang pada 11 April 2025 nanti. Untuk itu, forum ini diminta menyelaraskan hasil kesepakatan dalam musrenbang.
Tapi juga menyoroti pentingnya kesinambungan antara proses pembangunan menjelang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2025-2029.
“Tahun 2026 merupakan tahun transisi pemerintahan menuju masa kepemimpinan Gubernur terpilih Apolo Safanpo dan Paskalis Imadama,”kata dia.
Menurut dia, tema pembangunan Provinsi Papua Selatan tahun 2026 yang ditetapkan yaitu “Kecepatan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif melalui Akselerasi Potensi Keunggulan Masyarakat.”
Merujuk pada tema itu, kata Guritno, fokus utamanya pada pemantapan kelembagaan pemerintahan menuju pemerintahan definitif, percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.
Kemudian, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui sektor pendidikan dan kesehatan, pemulihan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja lokal dan percepatan investasi, serta pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah
Melalui momentum itu, Guritno mengingatkan agar dalam penyusunan program, dilakukan secara serius, tidak asal-asalan.
Selain itu, perlu masukan dari seluruh pemangku kepentingan dan sinergi antara OPD, DPRD kabupaten, dan Majelis Rakyat Papua Selatan dalam merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Dia mengajak seluruh peserta forum untuk aktif berdiskusi dan menjadikan forum ini sebagai media konsultasi publik yang bermakna.
“Semoga hasil forum ini menjadi dasar yang kuat untuk penyusunan RKPD yang akurat, terarah, dan selaras dengan prioritas nasional serta kebutuhan masyarakat Papua Selatan,”tambah dia.
Sekedar informasi, hadir dalam forum itu Asisten II Sekretaris Daerah Papua Selatan, Sunarjo, Ketua DPRD Papua Selatan, Heribertus Silubun serta para Kepala OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Penulis : Gin
Editor : A. Buendi
Sumber Berita: Pemprov Papua Selatan
