DPR Papua Pegunungan: Anggaran Rp1,2 Triliun Tak Cukup Jalankan Pembangunan

WAMENA – DPR Papua Pegunungan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 akan mengalami penurunan drastis. Dengan pagu anggaran hanya sekitar Rp1,213 triliun, Ketua Komisi V DPR Papua Pegunungan, Ironi Kogoya, menyebut kondisi ini sebagai tahun paling kelam bagi provinsi baru tersebut karena tidak mampu membiayai program pembangunan, terutama sektor kesehatan dan pendidikan.

Dalam rapat dengar pendapat bersama mitra kerja mulai dari Dinas Kesehatan, Pendidikan, BPSDM, Dinas Sosial, RSUD Wamena, hingga Biro Otsus dan Kesra – DPR menegaskan bahwa minimnya dukungan anggaran dari pusat menjadi pukulan berat bagi Papua Pegunungan.

“Kami kecewa. Negara memekarkan provinsi ini, tetapi tidak membekali dengan anggaran yang cukup. Tahun depan kami masuk ke tahun paling kelam. Dengan hanya Rp1,213 triliun, mustahil membiayai seluruh kegiatan, apalagi pembangunan fisik,” tegas Ironi Kogoya.

Kogoya menilai, keterbatasan anggaran akan melemahkan perputaran ekonomi masyarakat. “Orang gunung hidup dengan ikatan sosial yang tinggi. Satu pejabat saja bisa jadi tumpuan harapan satu distrik bahkan kabupaten. Kalau anggaran sekecil ini, bagaimana kami bisa menjamin pembangunan berjalan?” ujarnya.

Papua Pegunungan juga belum memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga sepenuhnya bergantung pada transfer pusat. “Lucunya, kami hanya dikasih kulit, isinya dimakan entah oleh siapa. Kami bingung mau programkan pembangunan apa. PAD tidak ada, sementara ketergantungan ke pusat sangat besar,” tambahnya.

Situasi ini memperlihatkan paradoks pemekaran daerah. Papua Pegunungan diharapkan menjadi motor pembangunan baru, namun justru terjebak dalam keterbatasan fiskal. DPR menilai, tanpa dukungan anggaran memadai, pemekaran hanya menjadi beban psikologis dan sosial bagi masyarakat.

Meski demikian, DPR berkomitmen mendukung langkah Gubernur dalam melakukan lobi ke pemerintah pusat. “Kami sudah bertemu Gubernur. Angka Rp1,213 triliun itu sudah mentok. Tidak ada jalan lain kecuali lobi. Kami DPR siap mendukung, tapi kalau situasi tetap seperti ini, kami hanya bisa berharap ada keajaiban tahun depan,” pungkas Kogoya.