Distribusi Beras CPP di Yapen Gunakan Teknologi Banpang Mobile, Transparansi Dijaga

SERUI – Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Melalui Perum Bulog Kantor Cabang Serui, sebanyak 169.300 kilogram beras Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) mulai disalurkan kepada 8.465 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Kabupaten Kepulauan Yapen, Kamis (17/7/2025).

Bantuan ini merupakan bagian dari program nasional yang ditugaskan langsung oleh Badan Pangan Nasional RI, untuk dua bulan sekaligus, yakni Juni dan Juli 2025. Setiap penerima akan memperoleh 20 kilogram beras, disalurkan secara bertahap hingga 31 Juli 2025, sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Asisten Manajer Bulog Serui, Abdul Bar Yunus, menegaskan bahwa distribusi kali ini berbasis teknologi aplikasi Banpang Mobile, guna menjamin transparansi dan efisiensi. “Kami juga telah melatih para petugas di lapangan agar penyaluran berjalan lancar,” ujarnya.

Program ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 206 Tahun 2025, yang memastikan data penerima telah melalui verifikasi dan validasi bersama lintas lembaga: Bappenas, Dukcapil, BPS, dan Kemensos.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Jeffry Max Boy Manderi, menjelaskan bahwa program ini menyentuh tiga pilar penting: pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, dan ketahanan pangan nasional. “Validitas data penerima tahun ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Harapannya bantuan ini benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bulog Serui, Firmansyah, memastikan distribusi dilakukan bekerja sama dengan transporter resmi, PT Jasa Prima Logistik, untuk menjamin distribusi merata hingga pelosok kampung.

Dalam sambutan tertulis Wakil Bupati Roi Palunga yang dibacakan oleh Sekda Erny Tania, ditegaskan bahwa penyaluran CPP adalah bukti konkret negara hadir di tengah rakyat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kami memberikan apresiasi kepada Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, serta Satgas Pangan dari unsur TNI dan Polri. Mari kita jaga integritas dan transparansi agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu,” pungkasnya.