Wamena, 23 Juni 2025 — Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PUPR yang melibatkan seluruh perwakilan Dinas PUPR dari delapan kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari di Aula Hotel Baliem Pilamo, Wamena.
Acara dibuka secara resmi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Drs. Wasuok Demianus Siep, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya peran koordinasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur.
.
“Fungsi koordinasi sangat penting, terutama ketika kita ingin merebut program dari pemerintah pusat. Semua usulan dari kabupaten harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke tingkat provinsi agar bisa diperjuangkan ke pusat secara resmi. Prosedur ini bertujuan agar program yang diajukan betul-betul merupakan kebutuhan riil dari bawah, yang tersampaikan ke atas dengan dukungan data yang memadai,” jelas Wasuok.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dengan niat, namun harus disertai kesiapan dokumen, data pendukung, dan koordinasi antarlembaga yang solid. Pemerintah pusat akan memverifikasi setiap usulan melalui provinsi sebelum menyetujui pendanaan dari anggaran pusat.
.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Pegunungan, Tunggul Wijaya Panggabean, S.T., M.S., menjelaskan bahwa forum ini bertujuan menyinkronkan program dan kegiatan antara kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Hal ini penting agar arah pembangunan di Papua Pegunungan bersifat terpadu dan berorientasi pada kebutuhan mendesak masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap usulan dari kabupaten sudah matang, lengkap dengan data, sehingga bisa kami bantu kawal hingga tingkat pusat. Harapannya, forum ini jadi ruang komunikasi strategis agar tidak ada tumpang tindih kegiatan antara pusat, provinsi, dan kabupaten,” jelasnya.
.
Tunggul juga menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan besar, terutama setelah berlakunya Inpres No. 1 Tahun 2025 yang berdampak pada pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sebagian besar anggaran yang tersisa seperti Dana DDI memiliki juknis ketat, sehingga tidak bisa digunakan sembarangan.
.
“Kondisi inilah yang mendorong kami menggelar Rakor ini. Pemerintah pusat harus melihat bahwa kami serius membangun dari wilayah pegunungan, dan kami siap menyiapkan semua data dan dokumen yang diperlukan sebagai bukti kesiapan dan kebutuhan nyata daerah,” tambah Tunggul.
.
Rakor ini juga menghadirkan narasumber dari Balai Kementerian PUPR serta institusi teknis lainnya di Tanah Papua. Kegiatan ini melibatkan Dinas PUPR dari delapan kabupaten yang berada di wilayah Papua Pegunungan, sebagai bentuk komitmen bersama untuk menyatukan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur secara terkoordinasi dan berkelanjutan.