WAMENA, 12 Agustus 2026 — Dinas Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan turut ambil bagian dalam Pameran Pembangunan yang digelar di halaman Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Wamena, Rabu (12/8/2026).
Keikutsertaan tersebut menjadi momentum bagi Dinas Pendidikan untuk memperkenalkan berbagai capaian pembangunan dan program yang telah dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2025 hingga 2026.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan, Simon Sembor, mengatakan sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di bawah kepemimpinan Gubernur John Tabo dan Wakil Gubernur Ones Pahabol.
Menurutnya, arah pembangunan pendidikan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga mendorong perubahan pola pendidikan dengan menitikberatkan pada peningkatan mutu dan pembentukan karakter peserta didik.
“Pendidikan kita tidak boleh berjalan dengan pola yang sama seperti sebelumnya. Kita ingin membangun sistem pendidikan dengan pendekatan yang berbeda, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Papua Pegunungan,” ujar Simon.
Ia menjelaskan, penguatan pendidikan dimulai sejak jenjang TK dan PAUD. Pada tahap awal, peserta didik diarahkan untuk memiliki karakter yang baik sekaligus diperkenalkan dengan kemampuan dasar seperti bahasa Inggris dan teknologi komputer.
Simon menyebut, pemerintah juga mulai menyiapkan pola pendidikan berasrama pada jenjang SD dan SMP. Sementara untuk lulusan SMA, pemerintah menyiapkan Global Training Center yang diarahkan menjadi pusat pembinaan dan pelatihan bagi generasi muda Papua Pegunungan.
“Anak-anak yang selesai SMA akan dipersiapkan melalui pendidikan dan pelatihan, termasuk penguatan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya sebelum melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Simon mengatakan kebijakan pendidikan ke depan akan diarahkan agar lulusan Papua Pegunungan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan daerah. Pemerintah tidak ingin generasi muda hanya berorientasi menjadi aparatur sipil negara, tetapi mampu kembali ke daerah dan mengembangkan potensi sumber daya alam yang tersedia.
Ia mencontohkan potensi komoditas kopi yang dapat dikembangkan menjadi industri yang dikelola anak-anak asli Papua Pegunungan sehingga mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
“Tujuan akhirnya adalah bagaimana anak-anak kita kembali untuk mengelola kekayaan daerah, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran,” katanya.
Simon menegaskan, pembangunan pendidikan tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dikeluarkan, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Yang kita lihat bukan hanya output dari Otsus, tetapi outcome-nya, manfaatnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam pameran tersebut, Dinas Pendidikan juga menampilkan berbagai pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang telah dilakukan, mulai dari TK dan PAUD, perpustakaan, fasilitas pendidikan jenjang SD, SMP, SMA hingga dukungan terhadap perguruan tinggi.
Simon mengatakan pembangunan sarana pendidikan tidak hanya dipusatkan di Jayawijaya, tetapi juga akan diperluas ke tujuh kabupaten lainnya di Papua Pegunungan. Pemerintah provinsi juga telah memberikan dukungan kepada sejumlah perguruan tinggi di wilayah Papua Pegunungan.
Di sisi lain, aspek keamanan menjadi perhatian penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut Simon, pembangunan gedung sekolah dan fasilitas pendidikan harus dibarengi dengan kondisi keamanan yang memungkinkan guru dan siswa menjalankan aktivitas belajar mengajar secara aman.
Karena itu, pola pendidikan berasrama dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk memastikan anak-anak tetap memperoleh pendidikan, khususnya di wilayah yang menghadapi kendala keamanan dan akses.
“Percuma kita bangun sekolah dan sarana pendidikan yang bagus kalau karena persoalan keamanan guru tidak bisa datang dan anak-anak tidak bisa sekolah,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, lanjutnya, juga berkomitmen memberikan dukungan agar anak-anak dapat bersekolah dengan lebih baik. Dukungan tersebut mencakup kebutuhan pendidikan dan pembiayaan tertentu sesuai kebijakan pemerintah.
Sementara terkait program beasiswa, Simon menjelaskan bahwa pada 2026 pemerintah masih membiayai sekitar 500 mahasiswa dalam dan luar negeri melalui program Siswa Unggul Papua. Program tersebut merupakan program yang telah berjalan sebelumnya dan akan diselesaikan pada tahun ini.
Mulai tahun berikutnya, pemerintah akan menyiapkan skema baru yang lebih diarahkan pada kebutuhan pembangunan Papua Pegunungan, termasuk bidang-bidang khusus seperti pendidikan kedokteran spesialis yang dibutuhkan daerah.
Simon menambahkan, penerima pembiayaan pendidikan ke depan akan diseleksi berdasarkan kebutuhan dan kategori tertentu. Salah satu prioritas utama adalah anak-anak dari keluarga yang kurang mampu.
Ia berharap berbagai program tersebut dapat menjadi bagian dari warisan pembangunan pendidikan yang kuat bagi Papua Pegunungan, sekaligus menciptakan generasi yang berkarakter, terampil, mandiri, dan mampu mengelola potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
“Pak Gubernur ingin di bidang pendidikan kita juga meninggalkan legasi yang baik untuk pembangunan selanjutnya,” pungkas Simon.
Penulis : Kaleb Lau
Editor : Buendi
Sumber Berita: Pemprov Papua Pegunungan
