Dewan Adat Dukung Penegakan Hukum Oleh Polda Papua, Borotian: Jangan Kaitkan Dengan Politik

KEEROM-Ditahannya Sekda Keerom TIN dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Bantuan Sosial pada Tahun 2018 yang diduga merugikan negara Rp 18,2 M diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum dalam hal ini Polda Papua.

 

Terkait kasus tersebut juga tidak ada kaitannya dengan politik dan murni proses hukum yang dijalankan oleh penegak hukum dalam hal ini Polda Papua dalam mengawal Pembangunan di Papua khususya di Kabupaten Keerom

 

Narasi yang mengaitkannya dengan Bupati Keerom Piter Gusbager yang sebelumnya sebagai Wakil Bupati Keerom sisa masa jabatan 2016-2021 sama sekali tidak benar karena diketahui Piter Gusbager baru dilantik sebagai Wakil Bupati Keerom adalah 30 Juli 2019 di Gedung Negara oleh Gubernur Papua waktu itu Alm Bpk Lukas Enembe SH, sehingga proses hukum tersebut diharapkan tidak mengaitkannya dengan hal-hal yang dapat merugikan pihak manapun dan menyerahkan kasus tersebut seutuhnya pada Polda Papua.

 

“Kami Dewan Adat Keerom mendukung penuh proses hukum yang dilaksanakan oleh Polda Papua dan meminta dengan tegas kepada pihak manapun jangan mengembangkan dan mengaitkannya dengan Bupati Keerom saat ini karena beliau pada waktu itu dilantik sebagai Wakil Bupati  Keerom sisa masa jabatan 2016-2021 yang dilantik pada 30 Juli 2019 sedangkan kasus tersebut setahun sebelumnya yakni 2018 sehingga ini sangat tidak tepat,”Ungkap Wakil Ketua I Dewan Adat Keerom Laurens Borotian

 

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh proses hukum tersebut dan berharap proses hukum tesebut dapat berjalan sebagaimana mestinya dan semua pihak tidak menciptakan narasi-narasi yang tidak mendasar. Borotian berharap kedepan Pembangunan di Kabupaten Keerom dapat berjalan lebih baik.