Bulog Wamena Siapkan Penyaluran 6.300 Ton Beras Bantuan untuk Enam Kabupaten

Wamena — Kantor Bulog Wamena memastikan penyaluran bantuan pangan berupa beras untuk masyarakat di enam kabupaten wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah mulai dilakukan pada Agustus 2026. Bantuan tersebut merupakan alokasi untuk kebutuhan tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September.

Penyaluran dilakukan secara bertahap karena menyesuaikan dengan ketersediaan stok serta proses pengiriman beras melalui jalur penerbangan ke wilayah sasaran.

Kepala Kantor Bulog Wamena, Dedi Rahman, mengatakan pihaknya telah menerima surat penugasan untuk pelaksanaan penyaluran bantuan pangan tahap kedua pada awal Agustus 2026.

“Untuk bantuan pangan tahun 2026 ini, Bulog Wamena mendapat dua kali penugasan. Pertama untuk alokasi Februari dan Maret yang sudah diselesaikan pada Juli lalu. Sekarang ada penugasan kedua untuk penyaluran Juli, Agustus dan September,” kata Dedi di Wamena, Jumat (21/8/2026).

Menurutnya, alokasi bantuan pangan tahap kedua mencapai sekitar 6.300 ton beras untuk enam wilayah yang menjadi cakupan pelayanan Bulog Wamena.

Dedi menjelaskan, penyaluran tahap pertama sebelumnya mencapai sekitar 4.000 ton karena hanya diperuntukkan bagi alokasi dua bulan. Sementara tahap kedua memiliki kuota lebih besar karena mencakup kebutuhan tiga bulan.

Bulog Wamena saat ini melayani sejumlah wilayah, yakni Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, serta sebagian wilayah Kabupaten Nduga dan Kabupaten Puncak Jaya di Papua Tengah.

Besaran kuota setiap kabupaten berbeda sesuai data penerima manfaat yang ditetapkan berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional.

“Penyalurannya ke kabupaten-kabupaten ini kuotanya berbeda satu dengan lainnya berdasarkan data yang diberikan Badan Pangan Nasional. Masing-masing kabupaten sudah diplotkan jumlah berapa ton yang harus dikirim,” jelasnya.

Untuk pendistribusian, Bulog akan melibatkan vendor yang telah ditunjuk oleh Kantor Wilayah. Bulog Wamena juga menyiapkan personel untuk mendampingi proses penyaluran hingga ke lokasi yang telah disepakati.

Dedi mengatakan mekanisme penyaluran bantuan pangan di wilayah Papua Pegunungan memiliki kekhususan dibandingkan sejumlah daerah lainnya. Bantuan tetap ditujukan kepada penerima manfaat yang telah dihitung, namun penyalurannya dilakukan secara kolektif melalui pemerintah daerah.

Menurutnya, kondisi geografis serta administrasi kependudukan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan mekanisme tersebut.

“Kita menyadari memang tidak semua masyarakat memiliki KTP. Sehingga berdasarkan hasil rapat, untuk wilayah Papua Pegunungan penyalurannya dilakukan secara kolektif melalui pemerintah daerah,” ujarnya.

Bulog Wamena memastikan bantuan pangan tersebut tetap akan disalurkan kepada masyarakat. Namun, sebelum pendistribusian dimulai, terdapat sejumlah tahapan yang perlu dipersiapkan, termasuk kesiapan stok, pengiriman melalui penerbangan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana distribusi.

Dengan mekanisme tersebut, Bulog berharap penyaluran bantuan beras dapat berlangsung secara bertahap dan merata kepada masyarakat penerima manfaat di wilayah pegunungan.