BKPSDM Papua Pegunungan Gelar Sosialisasi Jabatan Fungsional dan Angka Kredit

Wamena, 5 November 2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Pegunungan menyelenggarakan Pendampingan Perhitungan Angka Kredit dan Sosialisasi Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional.

Kegiatan yang berlangsung di Baliem Pilamo Hotel, Wamena, dari tanggal 4 hingga 6 November 2025 ini, menjadi fokus utama dalam menindaklanjuti regulasi terbaru tentang Jabatan Fungsional (JF) dan Angka Kredit.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Pj. Sekda Papua Pegunungan,Wasuok Demianus Siep. Turut hadir pada acara tersebut adalah perwakilan dari OPD Teknis, yaitu BKPSDM, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pertanian, baik dari lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan maupun dari 8 (delapan) Kabupaten cakupan.

Plt.Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi BKPSDM Provinsi Papua Pegunungan, Daud Ondi,S.Sos., M.AP, menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapabilitas ASN dalam mekanisme Perhitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional.

“Hal ini menyusul terbitnya regulasi terbaru sesuai Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, yang memperkuat peran Jabatan Fungsional dalam sistem birokrasi.Selain itu merujuk pada Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 dan Peraturan BKN Nomor 11 Tahun 2022, yang mengatur sistem konversi predikat kinerja menjadi angka kredit secara lebih teknis,”jelasnya.

Menurutnya, perubahan regulasi ini menuntut adaptasi yang cepat. Angka Kredit kini erat dikaitkan dengan predikat kinerja, menjadikan kinerja harian sebagai penentu utama jenjang karier fungsional.

“Melalui sosialisasi ini, kami ingin memastikan seluruh ASN fungsional di Papua Pegunungan dapat memahami dan menerapkan aturan baru ini secara tepat,”ujarnya.

Narasumber.

Ia menjelaskan, untuk menjamin akurasi pemahaman kegiatan ini, BKPSDM menghadirkan narasumber berkompeten langsung dari Kantor Regional IX BKN Jayapura.Peserta sosialisasi ini datang dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang banyak memiliki Jabatan Fungsional.

“Dengan melibatkan perwakilan dari Provinsi dan Kabupaten, diharapkan terjadi keseragaman pemahaman dalam perhitungan angka kredit di seluruh wilayah Papua Pegunungan,”tuturnya.