BI Papua Tembus Pegunungan dan Pesisir: 25 Layanan Kas Keliling Hadirkan Rupiah Layak Edar hingga Wilayah Terpencil

JAYAPURA – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Papua terus memperluas layanan penukaran uang Rupiah hingga ke pelosok Tanah Papua. Sepanjang April–September 2026, BI Papua telah melaksanakan 25 kali layanan Kas Keliling Luar Kota (KKLK) yang menjangkau 16 kabupaten di Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Program ini menjadi bagian dari komitmen BI untuk memastikan masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T) mendapatkan akses terhadap uang Rupiah yang cukup, pecahan sesuai kebutuhan, serta dalam kondisi layak edar.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Papua, Warsono, menegaskan bahwa masyarakat di wilayah pegunungan, pesisir, hingga pulau-pulau terluar berhak memperoleh uang Rupiah dengan kualitas yang sama seperti masyarakat di perkotaan.

“Karena itu, kami terus hadir langsung di distrik-distrik, sejauh dan seberat apa pun medannya,” ujar Warsono.

Penukaran Uang Layak Edar Disambut Antusias

Tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya uang tidak layak edar (UTLE) yang ditukarkan melalui layanan kas keliling. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kehadiran BI dalam memenuhi kebutuhan uang tunai berkualitas, terutama di daerah yang akses layanan perbankannya masih terbatas.

Berdasarkan data BI Papua, penukaran uang tidak layak edar terbanyak tercatat di tiga wilayah. Kota Ilaga, Kabupaten Puncak, menempati posisi pertama dengan 113.882 lembar, disusul Sorendiweri, Kabupaten Supiori, sebanyak 109.654 lembar, serta Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel, sebanyak 106.585 lembar.

Tingginya jumlah uang tidak layak edar di sejumlah wilayah tersebut antara lain dipengaruhi keterbatasan pasokan uang baru melalui perbankan setempat dan kelembapan udara yang tinggi. Selain itu, kebiasaan masyarakat dalam menyimpan dan memperlakukan uang tunai juga menjadi perhatian.

Jangkau Empat Provinsi di Tanah Papua

Dari total 25 kegiatan kas keliling yang dilaksanakan selama enam bulan, layanan tersebut tersebar di empat provinsi dengan rincian:

• Provinsi Papua: 10 kali kegiatan, menjangkau Kabupaten Keerom, Mamberamo Raya, Supiori, dan Waropen.
• Provinsi Papua Pegunungan: 4 kali kegiatan, menjangkau Kabupaten Pegunungan Bintang, Lanny Jaya, Tolikara, dan Mamberamo Tengah.
• Provinsi Papua Selatan: 6 kali kegiatan, menjangkau Kabupaten Boven Digoel, Asmat, dan Mappi.
• Provinsi Papua Tengah: 5 kali kegiatan, menjangkau Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Paniai, Deiyai, dan Mimika.

Sejumlah distrik yang menjadi sasaran layanan di antaranya Oksibil, Tiom, Karubaga, Kobakma, Agats, Mindiptana, Ilaga, Mulia, Paniai Timur, Tigi, hingga Mimika Barat.

Jangkauan tersebut memperlihatkan upaya BI Papua dalam menghadirkan layanan sistem pembayaran secara lebih merata, termasuk bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat perkotaan.

Gunakan Jalur Udara, Darat, Laut, dan Sungai

Tantangan geografis Papua tidak menyurutkan upaya BI dalam mendistribusikan uang layak edar. Untuk mencapai wilayah sasaran, tim kas keliling menggunakan berbagai moda transportasi, mulai dari jalur udara untuk menembus kawasan pegunungan, jalur darat menuju distrik yang terhubung jaringan jalan, hingga jalur laut dan sungai untuk menjangkau kawasan pesisir, kepulauan, dan pedalaman.

Pada 2026, BI Papua juga menerapkan pola rute multimoda dengan menjadikan Bandara Mozes Kilangin di Timika sebagai bandara penghubung menuju sejumlah titik layanan di Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Pola ini dirancang untuk mempersingkat waktu penerbangan pesawat perintis, menekan biaya operasional, serta meningkatkan keselamatan tim selama menjalankan tugas.

Ajak Masyarakat Merawat Rupiah

Ke depan, BI Papua akan terus memperluas jangkauan kas keliling melalui sinergi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan perbankan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ketersediaan uang tunai sekaligus menjaga kelancaran transaksi masyarakat hingga ke wilayah 3T.

BI Papua juga mengimbau masyarakat untuk merawat uang Rupiah melalui prinsip 5J, yaitu Jangan dilipat, Jangan dicoret, Jangan distapler, Jangan diremas, dan Jangan dibasahi.

Selain itu, masyarakat diajak berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan guna mendukung kestabilan harga dan kelancaran aktivitas ekonomi daerah.

Melalui ketersediaan uang tunai yang memadai, pengembangan pembayaran digital, serta kebiasaan bertransaksi secara bijak, BI Papua berharap sistem pembayaran di empat provinsi di Tanah Papua semakin kuat dan mampu melayani kebutuhan masyarakat secara merata.

Rupiah bukan sekadar alat pembayaran, tetapi juga simbol kedaulatan negara yang harus hadir dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, hingga ke pelosok Tanah Papua.