APBD Papua Pegunungan 2026 Mulai Diimplementasikan, OPD Diminta Segera Bergerak

Wamena, 27 Januari 2026 – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan resmi memulai pelaksanaan program kerja tahun 2026 setelah Gubernur John Tabo menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penyerahan berlangsung di Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Senin (26/1/2026).

Penyerahan DPA menjadi tanda dimulainya implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Pegunungan tahun 2026. Dalam arahannya, Gubernur John Tabo menegaskan agar setiap OPD segera bergerak menjalankan program sesuai rencana yang telah disusun.

“Hari ini saya serahkan DPA, dan saya minta seluruh OPD langsung bekerja sesuai perencanaan,” tegasnya.

Gubernur menjelaskan bahwa APBD Papua Pegunungan 2026 telah melalui evaluasi dan mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Keuangan. Dengan demikian, proses administrasi dapat dimulai sejak Januari, sementara sistem keuangan daerah ditargetkan berjalan penuh pada Februari.

Meski pemerintah daerah masih menunggu pencairan dana otonomi khusus dan transfer pusat, John Tabo menekankan bahwa pelayanan publik harus tetap berjalan. Program yang sudah memiliki alokasi anggaran wajib segera dilaksanakan demi kepentingan masyarakat.

Dalam pesannya, Gubernur meminta agar anggaran digunakan secara tepat sasaran dengan prioritas pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pelayanan dasar. Ia juga mengingatkan OPD untuk mengelola anggaran secara bertanggung jawab, mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat, dan menjaga stabilitas harga.

“Anggaran ini harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat Papua Pegunungan. Gunakan dengan serius dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Kepala Bapperida Papua Pegunungan, Marthen Kogoya, menambahkan bahwa penyerahan DPA telah disertai dengan persiapan administrasi yang maksimal untuk meminimalisir kendala dalam pengelolaan keuangan.

Menurutnya, kondisi perencanaan dan pelaksanaan anggaran sebelumnya masih kacau dan tidak sesuai aturan. Namun, dengan sistem yang telah diperbaiki, diharapkan seluruh proses kini berjalan lebih tertib dan optimal.

Marthen juga menekankan pentingnya penyelesaian pekerjaan tahun sebelumnya yang belum rampung, termasuk laporan realisasi keuangan dan fisik. Hal ini menjadi syarat penting agar pencairan dana Otonomi Khusus tahap pertama tahun ini dapat berjalan lancar.

“Kami berharap seluruh laporan bisa masuk minggu ini, sehingga penyaluran dana dapat dilakukan lebih awal, terutama pada triwulan pertama di bulan Februari,” jelasnya.