Beberapa waktu lalu, tragedi memilukan mengguncang dunia pendidikan di Tanah Papua, khususnya wilayah Pegunungan Papua. Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo menjadi saksi duka mendalam setelah serangan keji terhadap guru-guru yang dengan tulus mengabdikan diri untuk memberikan pendidikan di pedalaman.
Salah satu korban, Rasmalia Rerek Sogan, guru asal Nusa Tenggara Timur, kehilangan nyawanya dalam serangan tersebut. Beberapa guru dan tenaga kesehatan lainnya mengalami luka-luka, bahkan harus mengungsi, meninggalkan distrik Anggruk—dan meninggalkan anak-anak yang seharusnya mereka bimbing dan rawat.
Pertanyaan yang mencuat adalah: kapan pendidikan di sana akan kembali normal? Siapa yang akan mengajar anak-anak Distrik Anggruk? Siapa yang akan memastikan mereka mendapatkan hak pendidikan untuk masa depan yang lebih cerah? Apakah perlu waktu dua, empat, atau bahkan puluhan tahun hingga layanan pendidikan kembali pulih di sana? Siapa yang bisa menjamin?
Serangan ini tak hanya merenggut jiwa seorang guru, tetapi juga harapan anak-anak Anggruk. Tuduhan bahwa para guru adalah mata-mata negara telah melahirkan tragedi kelam yang akan meninggalkan jejak trauma panjang bagi generasi muda di sana.
Bukankah kita masih menghormati jasa para guru dan tenaga kesehatan? Bukankah mereka adalah pejuang yang mencerdaskan anak-anak bangsa? Kejadian ini telah menghapus peluang anak-anak Anggruk untuk mendapatkan pendidikan. Lalu, siapa yang harus bertanggung jawab?
Kejadian 21 Maret 2025 di Anggruk telah mengajarkan kita bahwa pendidikan adalah hak yang seringkali terabaikan di tengah konflik. Kini saatnya kita berkaca: apakah kita benar-benar peduli pada masa depan mereka, atau kita terus membiarkan tragedi seperti ini terulang?
Ahmad Buendi Ginting
Seorang yang mencoba peduli pada pendidikan di Tanah Papua
Penulis : Gin
Editor : Buendi
