WAMENA – DPR Papua Pegunungan dengan tegas menolak pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Pegunungan. Ketua DPR Papua Pegunungan, Yos Elopere, menyampaikan bahwa kondisi geografis dan kebutuhan daerah ini berbeda dengan lima provinsi lain di Papua Raya, sehingga justru memerlukan penambahan anggaran, bukan pengurangan.
Dalam pertemuan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Kamis (13/3/2025), DPR dan TAPD sepakat untuk tidak melakukan pemangkasan anggaran.
“Kami meminta pemerintah pusat untuk menambah anggaran, mengingat jangkauan wilayah Papua Pegunungan yang sebagian besar hanya dapat diakses melalui udara. Nilai pemotongan sebesar 100 miliar sangat besar dan tidak sesuai dengan kebutuhan daerah,” ujar Yos Elopere.
DPR juga mempertanyakan Instruksi Presiden Nomor 1/2025 tentang efisiensi APBD, namun merasa tidak mendapatkan respons yang memadai dari TAPD. “Kami sudah menyatakan sikap menolak pemangkasan anggaran, dan lima fraksi serta pimpinan DPR telah sepakat untuk memperjuangkan hal ini,” tegasnya.
Selain itu, DPR Papua Pegunungan menolak pemindahan ASN yang sedang dilakukan. Menurut Yos Elopere, banyak SDM lokal yang memenuhi syarat untuk bekerja di provinsi ini. “Kami memiliki senior yang layak mengisi jabatan, sehingga tidak perlu ada mutasi ASN,” tambahnya.
DPR Papua Pegunungan berkomitmen untuk bekerja sama dengan provinsi lain di Papua dalam memperjuangkan anggaran yang lebih adil.
“Kami berharap pemerintah pusat memahami kebutuhan unik Papua Pegunungan dan memberikan perhatian lebih untuk mendukung pembangunan di wilayah ini,” tutup Yos Elopere.
Penulis : Gin
Editor : Buendi
