WAMENA – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) Republik Indonesia berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di 38 provinsi di Indonesia pada tahun 2025. Setelah dibubarkan pada tahun 1999 dan digabungkan dengan Kementerian Desa, pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementrans kembali berdiri sendiri.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementrans RI, Velix V. Wanggai, dalam keterangannya di Wamena pada Sabtu (01/02/2025), menyatakan bahwa kehadiran lembaga ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah di tanah air. “Selain pertumbuhan ekonomi, tugas lembaga ini juga mendorong potensi ekonomi produktif di berbagai wilayah,” ujar Velix.
Menurut Velix, salah satu instrumen penting adalah kehadiran Kementrans RI untuk mendorong percepatan pembangunan di tanah Papua. “Kementerian ini harus dapat membangun masa depan Indonesia melalui berbagai terobosan pembangunan di tanah Papua,” tambahnya.
Velix menjelaskan bahwa saat ini pihaknya telah memetakan potensi-potensi wilayah yang ada di Papua. Dari 153 kawasan transmigrasi potensial di Indonesia, terdapat 10 kawasan transmigrasi yang berada di tanah Papua. “Baik kawasan transmigrasi di Klamono dari Sorong dan kemudian Papua Selatan terdapat transmigrasi Salor dan Muting,” jelasnya.
Ia mengharapkan bahwa 10 kawasan transmigrasi di tanah Papua dapat menjadi episentrum baru dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di tanah Papua. “Secara keseluruhan kami telah memetakan potensi-potensi sektor unggulan seperti di Muting ada perkebunan karet, di Lere dan Senggi (Jayapura dan Keerom) ada pinang, ubi jalar, dan sebagainya,” katanya.
Velix menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan dari potensi yang telah dipetakan ini akan didorong lintas kementerian sehingga sasaran yang ingin dicapai tepat sasaran. “Kami ingin menegaskan bahwa dengan kehadiran kementerian baru ini dan prioritas kepada tanah Papua, lebih kepada konteks revitalisasi kawasan transmigrasi yang telah eksisting di tanah Papua,” tegasnya.
Ia kembali menegaskan bahwa dalam pembangunan di tanah Papua melalui Kementrans RI tidak ada perpindahan penduduk dari luar Papua ke wilayah Papua. “Kami lebih kepada langkah revitalisasi kawasan yang sudah ada, pembenahan jalan-jalan produksi pertanian, dan lebih mendorong investasi atau korporasi untuk mengelola sumber daya alam yang ada di sini sesuai potensi wilayah,” ujarnya.
*Penutup*
Dengan semangat dan komitmen dari Kementerian Transmigrasi, diharapkan program ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia, khususnya di tanah Papua. Semoga upaya ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.
Penulis : Gin
Editor : A. Buendi
