WAMENA – Kuasa Hukum PT Putra Baliem Mandiri, Ali Ridwan Patty, meminta Kejaksaan Negeri Jayawijaya melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) memberikan penjelasan kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya terkait putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 1031 PK/PDT/2024 tertanggal 30 September 2024.
Permintaan tersebut disampaikan untuk meluruskan penafsiran terhadap putusan PK yang berkaitan dengan sengketa lokasi SPBU Putra Baliem Mandiri. Pasalnya, hingga saat ini Pemkab Jayawijaya masih mengklaim lokasi SPBU tersebut sebagai aset pemerintah daerah.
Ali Ridwan Patty menilai, penjelasan hukum terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut sangat penting agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda yang dapat memperpanjang persoalan sengketa lahan.
“Putusan PK Mahkamah Agung itu tidak memenangkan kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat. Hak atas tanah dikembalikan kepada masyarakat pemilik hak ulayat, sehingga perlu dijelaskan agar masalah ini tidak berlarut-larut,” ungkap Ali Ridwan Patty.
Ia mengatakan, sengketa antara PT Putra Baliem Mandiri dan Pemkab Jayawijaya telah berlangsung cukup lama. Menurutnya, dasar hukum yang menjadi persoalan dalam sengketa tersebut perlu dipahami secara tepat dengan merujuk pada substansi putusan PK.
Ali menjelaskan, penolakan dalam putusan PK menunjukkan bahwa pihak penggugat tidak mampu membuktikan kepemilikannya di hadapan hakim. Sementara itu, pihak tergugat juga dinilai tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa merupakan milik mereka.
“Kalau merujuk pada putusan PK yang ditolak, artinya penggugat tidak mampu membuktikan kepemilikan menurut hakim, sedangkan tergugat juga tidak bisa membuktikan bahwa tanah tersebut milik mereka. Sehingga putusan ini tidak menjelaskan lokasi tersebut menjadi milik siapa dan tidak ada putusan final yang memenangkan salah satu pihak,” jelasnya.
Ali Ridwan Patty menyayangkan masih adanya klaim bahwa putusan PK tersebut memenangkan Pemkab Jayawijaya. Ia menilai, penafsiran tersebut perlu diluruskan melalui penjelasan hukum dari Jaksa Pengacara Negara yang selama ini digunakan oleh pemerintah daerah dalam penanganan persoalan hukum.
Menurutnya, Kejaksaan Negeri Jayawijaya perlu menjelaskan posisi hukum objek sengketa kepada pemerintah daerah agar tidak terus muncul klaim bahwa lokasi SPBU Putra Baliem Mandiri merupakan aset Pemkab Jayawijaya.
“Kami sangat menyayangkan karena sampai saat ini masih melihat dan mendengar klaim bahwa putusan PK itu memenangkan Pemda Jayawijaya. Ini merupakan kekeliruan dalam menafsirkan putusan PK. Seharusnya putusan ini disampaikan dan dijelaskan kepada Bupati Jayawijaya,” tegas Ali.
Ia berharap, melalui penjelasan dari Seksi Datun Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Pemkab Jayawijaya dapat memahami substansi putusan Mahkamah Agung secara utuh.
Dengan demikian, persoalan sengketa lokasi SPBU Putra Baliem Mandiri diharapkan dapat memperoleh kejelasan hukum dan tidak terus berlarut-larut.
Penulis : Gin
Editor : Buendi
Sumber Berita: Pemprov Papua Pegunungan
