WAMENA, 23 Juli 2026 – Gubernur Papua Pegunungan, Dr. (H.C.) John Tabo, S.E., M.B.A., memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan mulai dibayarkan secara terjadwal setiap tanggal 10, terhitung mulai Agustus 2026.
Kepastian tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin apel pagi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di Halaman Kantor Gubernur, Kamis (23/7/2026).
Dalam arahannya, John Tabo mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap sistem pembayaran TPP yang selama ini kerap mengalami keterlambatan hingga tiga sampai empat bulan.
“Setelah hasil evaluasi ASN, mulai Agustus saya instruksikan TPP dibayarkan secara terjadwal. Saya sudah menandatangani kebijakannya tadi malam. Tolong segera disampaikan kepada seluruh OPD agar diketahui bersama,” tegas Gubernur.
Ia menjelaskan, pembayaran TPP akan dilakukan berdasarkan tingkat kehadiran atau absensi ASN sebagai bentuk penerapan disiplin kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
“TPP dibayar berdasarkan absensi. Karena itu saya minta seluruh kepala OPD benar-benar mengawasi kehadiran pegawainya. Kepala OPD harus mengetahui kondisi seluruh pegawai di unit kerjanya, siapa yang aktif bekerja, siapa yang sakit, maupun yang sudah berpindah tugas. Pengawasan itu menjadi tanggung jawab pimpinan,” ujarnya.
Gubernur juga menetapkan jadwal pembayaran TPP agar lebih tertib dan memberikan kepastian bagi seluruh ASN.
Adapun pembayaran TPP akan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
* TPP bulan Agustus dibayarkan pada 10 September 2026;
* TPP bulan September dibayarkan pada 10 Oktober 2026;
* TPP bulan Oktober dibayarkan pada 10 November 2026;
* TPP bulan November dibayarkan pada 10 Desember 2026;
* TPP bulan Desember dibayarkan pada 31 Desember 2026.
Menurut John Tabo, jadwal tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan ASN sekaligus mendorong peningkatan disiplin dan kinerja aparatur.
“Kita berdoa mudah-mudahan tahun 2027, apabila kondisi keuangan semakin membaik dan tidak lagi dilakukan efisiensi anggaran, maka kesejahteraan ASN juga akan semakin meningkat,” katanya.
Gubernur mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus berupaya menjaga hak-hak ASN di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang masih diterapkan pemerintah.
Ia menyebut, dibandingkan sejumlah daerah lain yang masih mengalami kendala pembayaran TPP, Papua Pegunungan masih mampu mencari solusi sehingga hak ASN tetap dapat dipenuhi.
“Kita patut bersyukur. Banyak daerah sampai hari ini masih menghadapi persoalan pembayaran TPP. Kita terus berjuang mencari solusi ke pemerintah pusat agar hak ASN tetap terpenuhi,” ujarnya.
Selain itu, John Tabo menegaskan bahwa penertiban data ASN terus dilakukan agar pembayaran TPP benar-benar tepat sasaran. Pemerintah Provinsi telah melakukan verifikasi terhadap status kepegawaian ASN, termasuk memastikan pegawai yang telah resmi berpindah ke Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP).
“Kita ingin pembayaran TPP dilakukan secara adil dan tepat sasaran. ASN yang memang sudah resmi menjadi pegawai Pemerintah Provinsi harus menerima haknya, sedangkan yang status administrasinya belum selesai akan disesuaikan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Mengakhiri arahannya, Gubernur mengajak seluruh ASN untuk menjadikan TPP sebagai motivasi meningkatkan disiplin, tanggung jawab, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Menjadi ASN adalah anugerah yang harus disyukuri. Masih banyak orang yang ingin menjadi pegawai, tetapi belum memiliki kesempatan. Karena itu bekerjalah dengan penuh tanggung jawab, tingkatkan disiplin, dan berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Papua Pegunungan,” pungkas John Tabo.
Penulis : Kaleb Lau
Editor : Buendi
Sumber Berita: Pemprov Papua Pegunungan
