Wamena, 29 April 2026 — Upaya menyatukan arah pembangunan di tengah keterbatasan anggaran dan tantangan geografis menjadi fokus utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD dan Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua Pegunungan yang digelar di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, pada 27–29 April 2026.
Pemerintah Kabupaten Tolikara turut ambil bagian dalam forum strategis tersebut. Delegasi dipimpin langsung oleh Bupati Willem Wandik, didampingi Asisten I, II, dan III Sekretariat Daerah Kabupaten Tolikara, Kepala Bapperida Kabupaten Tolikara Elisabet Yulanda Flassy, SE, MM, Sekretaris Bapperida Edwina Astuti Siganna, ST, MT, serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD). Kegiatan ini diikuti pimpinan dari delapan kabupaten se-Papua Pegunungan.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Tolikara, Adi Wibowo, SH, menilai Musrenbang menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat. Menurutnya, keberhasilan perencanaan pembangunan sangat bergantung pada validitas data dari daerah.
“Data yang akurat dari kabupaten menjadi dasar bagi provinsi dalam mengakomodir program. Jika kemampuan anggaran di tingkat provinsi terbatas, maka perlu didorong komunikasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat agar dukungan pendanaan dapat diperoleh melalui kementerian maupun lembaga vertikal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan fiskal yang dihadapi daerah di Papua Pegunungan, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi geografis yang sulit dan tingginya tantangan pembangunan, kata dia, belum sepenuhnya diimbangi dengan alokasi anggaran yang memadai.
“Melalui forum ini, pemerintah pusat diharapkan dapat melihat secara langsung bahwa kebutuhan pembangunan di daerah kami cukup besar, sementara dukungan anggaran masih sangat terbatas,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Tolikara, Elisabet Yulanda Flassy, SE, MM, mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang yang dinilai berlangsung konstruktif dan terbuka. Ia menilai adanya semangat kolaborasi dari pemerintah provinsi dalam menerima dan menindaklanjuti berbagai usulan dari kabupaten.
“Kami melihat selama tiga hari ini, provinsi sangat terbuka menerima usulan dari kabupaten. Bahkan di tengah efisiensi anggaran, mereka tetap memberikan solusi atas berbagai kebutuhan daerah,” katanya.
Namun demikian, Elisabet menekankan pentingnya peningkatan koordinasi antara OPD di tingkat kabupaten dengan pemerintah provinsi agar setiap usulan dapat dipahami secara optimal dan ditindaklanjuti secara tepat.
“Ke depan, kami di kabupaten harus lebih aktif berkoordinasi agar setiap program yang diusulkan tidak hanya diterima, tetapi juga bisa diperjuangkan bersama,” ujarnya.
Ia juga menyinggung tantangan infrastruktur di Tolikara, seperti kondisi jalan dan jembatan serta faktor cuaca, yang menjadi kendala dalam pelaksanaan berbagai program prioritas, termasuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Senada dengan itu, Sekretaris Bapperida Tolikara, Edwina Astuti Siganna, ST, MT, menilai Musrenbang tahun ini lebih terarah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia mengapresiasi kejelasan informasi terkait usulan program yang diakomodir, ditunda, maupun ditolak.
“Pada tahun ini kami mendapatkan kepastian terhadap setiap usulan. Hal ini penting untuk menghindari ketidakjelasan dalam perencanaan dan pelaksanaan program di daerah,” ujarnya.
Edwina menyebutkan sejumlah program prioritas Tolikara yang telah diakomodir, antara lain sektor pendidikan melalui pembangunan sekolah di Distrik Wari dan Kembu, serta peningkatan konektivitas melalui pembangunan jalan dan jembatan.
Di sektor kesehatan, usulan pembangunan gedung farmasi serta pengadaan speedboat untuk layanan puskesmas keliling juga mendapat perhatian. Sementara pada sektor ekonomi produktif, dukungan diberikan melalui penyediaan bibit ternak dan rencana pembukaan lahan sawah di Distrik Wari dan Distrik Dou.
“Kami berharap program-program ini dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat peran Tolikara sebagai salah satu penopang ketahanan pangan di Papua Pegunungan,” katanya.
Musrenbang RKPD dan Otsus Papua Pegunungan tahun 2026 ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi pembangunan lintas pemerintahan, sekaligus menjawab berbagai tantangan pembangunan di wilayah pegunungan Papua.
Penulis : Kaleb Lau
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Pemda Tolikara
