JAYAPURA – Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R) dan Tokoh Pemuda dari Tabi dan Saireri menyambut kedatangan Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni usai dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Senin (7/7/2025) sebagai Pj Gubernur Papua mengantikan Ramses Limbong.
Ketua KMP3R, Paul Ohee meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua, agar tidak ada praktek-praktek kejahatan demokrasi yang dilakukan saat pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Papua pada 6 Agustus 2025.
“Khusus kepada penyelenggara ditingkat PPD, PPS dan KPPS jangan ada permainan kotor yang merusak dan menderai demokrasi, khususnya pada saat pelaksanaan PSU 6 Agustus 2025,” tegasnya dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (8/7/2025).
Paul menghimbau kepada masyarakat di Provinsi Papua, agar pada 6 Agustus 2025 datang ke tempat pengutan suara (TPS) untuk memilih gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan hati nuraninya.
Senada dengan itu, Tokoh Pemuda Tabi, Bernard Manase Taime mengatakan, Pilgub Papua pada 27 November 2024 menjadi pembelajaran untuk pelaksanaan PSU pada 6 Agustus 2025 mendatang.
“Mari kita kawal dengan baik pelaksanaan PSU ini, sehingga melahirkan gubernur dan wakil gubernur yang defenitif untuk Papua ini, karena ini merupakan kerinduan masyarakat Papua,” ungkapnya.
Meskipun dalam kondisi efesiensi anggaran, Bernard mengajak semua pihak, terutama pemuda untuk bersama-sama mengawal Pj Gubernur Papua yang baru, sehingga pelaksanaan PSU kedepan berjalan dengan baik dan sukses.
“Jangan lagi ada PSU kedua kali, karena anggaran yang dikeluarkan untuk PSU cukup besar, sehingga jangan ada lagi ada PSU yang berikut-berikutnya,” ujarnya.
Sementara itu, Tokoh Pemuda Saireri, Michael Sineri mengatakan, perlu pengamanan yang ketat, guna mensukseskan pelaksanaan PSU pilgub Papua yang akan berlangsung pada 6 Agustus 2025.
“Persoalan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernr Papua sangat merugikan keuangan daerah bahkan keuangan negara. Kami minta Pj Gubernur untuk melakukan intervensi atau turun melakukan koordinasi secara langsung ke KPU dan Bawaslu,” ujarnya.
Michael meminta agar para operator dan admin di KPU kabupaten/kota dan Provinsi Papua harus dipantau secara baik saat pelaksanaan PSU Pilgub Papua. Pilkada 27 November 2024 lalu sangat merugikan semua pihak, terutama masyarakat di Papua.
“Pj Gubernur Papua memiliki tanggung jawab besar bagaimana mengamankan pelaksanaan PSU di Papua, sehingga tidak terulang lagi seperti di Pilkada lalu,” tegasnya.
“Kami sebagai pemuda akan bersama-sama mengawal ini, agar PSU di Papua bisa berjalan dengan baik. Ini merupakan tugas yang menantang bagi Pj Gubernur Papua yang baru saja dilantik,” sambung dia menambahkan.
Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R) dan para pemuda dari Tabi dan Saireri menyambut kehadiran Pj Gubernur Papua dan siap berkolaborasi untuk mensukseskan PSU mendatang.
Perlu diketahui bahwa pelaksanaan PSU Pilgub Papua telah ditetapkan oleh KPU, yakni pada 6 Agustus 2025.
Sementara anggaran yang dikeluarkan untuk mensukseskan PSU Pilgub Papua adalah sebesar Rp165 miliar rupiah. Adapun rinciannya adalah, KPU Papua Rp93 miliar, Bawaslu Papua Rp38 miliar, Polda Papua Rp20 miliar dan Kodam XVII/Cenderawasih Rp14 miliar. (*).
Penulis : Gin
Editor : Buendi
