Wamena, 23 Juni 2025 — Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Drs. Wasuok Demianus Siep, secara resmi membuka Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Rakor dan Konsultasi) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) se-Provinsi Papua Pegunungan yang berlangsung di Aula Hotel Baliem Pilamo, Wamena. Kegiatan ini digelar selama dua hari, tanggal 23 hingga 24 Juni 2025, dan diikuti oleh perwakilan Dinas PUPR dari delapan kabupaten di wilayah tersebut.
Dalam sambutannya, Drs. Wasuok menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan program infrastruktur di daerah sangat bergantung pada fungsi koordinasi yang kuat antara kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.
“Jika ingin merebut program dari tingkat pusat, harus ada dasar yang jelas berupa koordinasi berjenjang dan dukungan data: jumlah penduduk, lokasi rencana pembangunan, dan sebagainya. Semua itu tidak bisa diajukan langsung oleh kabupaten ke pusat tanpa melalui provinsi,” ujarnya.
Ia menggarisbawahi bahwa setiap usulan dari kabupaten harus dikonsultasikan ke provinsi terlebih dahulu, agar dapat difasilitasi dengan surat rekomendasi resmi sebagai dasar pengajuan ke kementerian terkait di pusat. Koordinasi seperti inilah yang menjadi penghubung kebutuhan daerah dengan kebijakan nasional.
“Pusat pun akan mengecek ulang apakah program itu pernah diusulkan oleh provinsi atau tidak. Jadi harus ada konektivitas antarlevel pemerintahan. Usulan yang benar itu berasal dari bawah, naik ke provinsi, lalu didukung dan diteruskan ke pusat,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran Bappeda dan Dinas PUPR dalam membangun keselarasan perencanaan infrastruktur, agar pelaksanaan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan sesuai prosedur.
Rakor ini menjadi momentum penting bagi semua pihak untuk memperkuat sinergi dan merumuskan strategi pembangunan berbasis data yang akurat dan aspirasi dari akar rumput.
Penulis : Kaleb Lau
Editor : A. Buendi
