Jayapura, 20 Mei 2025 – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengadakan rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) guna memperluas ketersediaan layanan keuangan bagi masyarakat. Acara yang digelar di Kantor Gubernur Papua Tengah ini dipimpin oleh Kepala Biro Ekonomi Pembangunan Pemprov Papua Tengah dan dihadiri oleh sejumlah narasumber dari Bank Indonesia, OJK Papua, serta para pimpinan BUMN dan BUMD.
Pj. Sekda Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, membuka rapat secara resmi dan dalam sambutannya menegaskan bahwa inklusi keuangan bukan sekadar kebijakan, tetapi sebuah langkah nyata menuju pemerataan ekonomi. Ia menekankan bahwa akses keuangan yang merata menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
> “Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang lahir melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 bukan hanya produk hukum, tetapi sebuah kompas yang memastikan keadilan ekonomi tidak hanya berpusat di kota besar, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok,” ujar Silwanus.
Dalam rapat ini, para peserta diajak berdiskusi mengenai optimalisasi sumber daya keuangan daerah agar dapat mendukung UMKM serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Menurut Sekda, pertemuan tersebut harus menjadi titik awal dari aksi nyata, bukan sekadar serangkaian laporan dan statistik semata.
Selain membahas akses keuangan, pertemuan ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan sektor jasa keuangan dalam mendorong pendanaan produktif yang berkelanjutan. Para peserta menegaskan perlunya inovasi kebijakan untuk mempermudah masyarakat mengakses kredit usaha dan fasilitas keuangan lainnya yang mendukung kemandirian ekonomi Papua Tengah.
Sebagai langkah lanjut, Pemprov Papua Tengah berkomitmen memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan demi menghadirkan ekosistem keuangan inklusif yang benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dengan adanya forum ini, diharapkan peningkatan akses keuangan dapat menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi Papua Tengah yang lebih mandiri dan berdaya saing. Pemerintah optimistis bahwa kebijakan inklusi keuangan yang diterapkan dengan baik akan membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, meningkatkan taraf hidup, dan mendorong pemerataan ekonomi di daerah tersebut.
Penulis : Gin
Editor : Buendi
