Wamena, 16 Mei 2025 – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, bersama rombongan dari Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Pegunungan untuk melihat langsung kesiapan infrastruktur pemerintahan di daerah otonomi baru (DOB) tersebut.
Setibanya di Wamena, ibu kota Provinsi Papua Pegunungan sejak pemekaran tahun 2022, Wamendagri menegaskan pentingnya pembangunan kantor pemerintahan yang mandiri dan representatif. Kantor Gubernur serta lembaga legislatif daerah dinilai sebagai elemen krusial dalam memastikan roda pemerintahan berjalan optimal tanpa bergantung pada fasilitas pinjam pakai dari pemerintah daerah induk.
Dalam pertemuan dengan jajaran pemerintah daerah, Ribka Haluk menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan sebagai simbol kehadiran negara di provinsi baru ini. Ia juga membawa pesan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar seluruh pemangku kepentingan bekerja sama dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Selama ini semua daerah DOB masih memanfaatkan aset dari pemerintah induk. Oleh karena itu, kami hadir di sini untuk memastikan kesiapan pembangunan Kantor Gubernur sebagai representasi kehadiran negara bagi masyarakat Papua Pegunungan,” ujar Ribka Haluk.
Ia menegaskan bahwa dengan adanya Gubernur definitif, Papua Pegunungan harus memiliki infrastruktur pemerintahan yang kuat, tidak hanya Kantor Gubernur, tetapi juga kantor DPR, MRP, dan OPD lainnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Komisi II DPR RI, Giri Ramadan N. Kiemas, menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan kantor pemerintahan. Ia menyoroti pentingnya simbol pemerintahan yang representatif agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara.
“Pak Gubernur belum memiliki kantor tetap, Ketua DPR dan Ketua MRP juga masih menggunakan fasilitas pinjaman. Hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. DPR RI akan mendorong percepatan penyelesaian administrasi dan penganggaran pembangunan, agar Papua Pegunungan sejajar dengan provinsi lain,” tegas Giri Ramadan.
Menurutnya, Papua Pegunungan harus segera memiliki Kantor Gubernur yang layak sebagai pusat pemerintahan, sehingga provinsi ini dapat berjalan mandiri dan lebih dekat melayani masyarakatnya.
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan infrastruktur pemerintahan yang modern dan fungsional. Kehadiran kantor pemerintahan yang representatif akan menjadi fondasi bagi operasional pemerintahan yang efektif, sekaligus memastikan kehadiran negara semakin nyata di Provinsi Papua Pegunungan.
Penulis : Kaleb Lau
Editor : Buendi
